Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional

A. PENDAHULUAN

Alhamdulillah Indonesia adalah Negara terbesar di dunia penduduk muslimnya. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 oleh BPS Indonesia menyebutkan bahwa penduduk Indonesia yang muslim adalah 87,18%.[1] Sesuai dengan persentasi tersebut maka sudah seharusnya umat Islam di Indonesia mendapatkan perlakuan yang optimal dan lebih baik dari umat lain. Hal ini sangat wajar karena kita hidup di era demokrasi yang selalu mengedepankan angka dan jumlah. Berdasarkan jumlah mayoritas DPR mengeluarkan UU. Karena itu kita menantikan regulasi-regulasi yang adil dan proporsional yang berprinsip pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga persatuan Indonesia.

Selain umat Islam adalah mayoritas di Indonesia, mereka juga adalah penduduk asli negeri ini. Sebelum Indonesia berdiri, umat Islam sudah ada di negeri ini berabad-abad lamanya. Saat itu, umat Islam sudah memiliki kerajaan-kerajaan, memiliki lembaga-lembaga pendidikan walaupun sifatnya masih sederhana berupa pesantren, dayah, surau dan lain-lain. Namun demikian, tidak dapat dipunkiri bahwa lembaga pendidikan tersebut sudah melahirkan banyak ulama dan tokoh bagi negeri ini yang kebanyakan mereka adalah pejuang dan pahlawan bangsa. Karena itu sangat disayangkan jika terjadi diskriminasi terhadap umat Islam baik bidang ekonomi, hukum dan terkhusus masalah pendidikan. Apalagi jika itu dilegalkan oleh Negara melalui regulasinya berupa undang-undang atau peraturan resmi lainnya.

Isu terkini yang cukup menyesakkan dada umat Islam adalah adanya wacana Menteri Pendidikan Nasional yang akan menghapus matapelajaran agama dari sekolah. Hal itu sebagaimana diberitakan oleh Tribun-Medan.Com: “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyatakan akan meniadakan pelajaran agama di kelas dan menggantinya dengan pendidikan agama di madrasah diniyah, masjid, pura, atau gereja. Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta, Selasa (13/6/2017).: "Sekolah lima hari tidak sepenuhnya berada di sekolah. Siswa hanya beberapa jam di dalam kelas dan sisanya di luar kelas." [2]

Isu penting lain yang terkini adalah RUU Pesantren dan Keagamaan. Disebutkan bahwa RUU ini secara garis besar berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Penormaan secara aplikatif terkait dengan pengembangan 3 (tiga) peran Pesantren: sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga penyiaran ajaran agama (dakwah Islam), dan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.

2. Pengaturan mengenai pendirian pesantren bersifat fleksibel, tidak dibatasi pengakuannya hanya berdasarkan legal formal semata, karena terdapat 28 ribu lebih pesantren yang sebagian besar masih berbentuk salafiyah.

3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mengalokasikan pendanaan dalam penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.[3]

RUU Pesantren ini sudah sangat wajar diadakan, harusnya menguatkan, bukan melemahkan yang sudah ada, namun harus mengakomodir semua, dan yang paling penting adalah menjaga independensi dan kekhasan pesantren. Satu hal yang masih dianggap bermasalah dalam RUU ini adalah masalah muadalah atau kesetaraan pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya.[4]

Melalui makalah ini, pemakalah ingin mencoba mengulas tentang pendidikan Islam di dalam system pendidikan nasional yang terbaru yaitu UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Hal-hal yang akan dibahas adalah terkait:

1. Pengertian pendidikan Islam;
2. Pendidikan Islam sebagai lembaga;
3. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran;
4. Nilai-nilai Islam dalam system pendidikan nasional;
5. Studi analisis

B. PEMBAHASAN

1. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah usaha yang terencana untuk membentuk peserta didik secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangka pengembangan potensinya pada semua aspek untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat berlandaskan ajaran Islam. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Khalid Al-Hazimi.[5] Adapun Azyumardi Azra berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam yang diwahyukan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw.melalui proses dimana individu tersebut dibentuk agar dapat mencapai derjat yang tinggi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sebagai khalifah fil ard.[6] Sedangkan menurut menurut Muhammad ‘Athiyah al-Abrasyi memberikan pengertian pendidikan Islam adalah sebuah kegiatan yang hanya memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu yang belum mereka ketahui, maksudnya ialah mendidik akhlak dan jiwa mereka, menanamkan rasa fadhilah (keutamaan), membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya ikhlas dan jujur. Karena itu, maka tujuan pokok dan utama dari pendidikan Islam adalah mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa.[7]

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah sebuah usaha sadar untuk membentuk manusia dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara berkesinambungan sesuai dengan nilai-nilai Islam agar misinya menjadi khalifah di bumi bisa tercapai dan menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

2. Sistem Pendidikan Nasional

a. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional

Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang masing-masing bekerja sendiri dalam fungsinya. Karena itu sistem pendidikan adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan. Sedangkan sistem pendidikan khususnya islam, secara makro merupakan usaha pengorganisasian proses kegiatan kependidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Adapun menurut Sitem menurut Banathy adalah suatu organisme sintetik yang dirancang secara sengaja, terdiri atas komponen-komponen yang saling terkait dan saling berinteraksi yang dimanfaatkan agar berfungsi secara terintergrasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.[8]
Pengertian pendidikan menurut Undang-undang Sisdiknas 2003 Pasal 1 ayat (1) adalah: Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.[9]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah sekumpulan aturan dan kebijakan nasional terkait usaha pengembangan potensi peserta didik sebagai generasi bangsa agar mencapai tujuan Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

b. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003

Tahun 2003 lahir Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 sebagai pengganti UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989.[10] Ada beberapa isi Undang-undang no. 20 tahun 2003 yang tidak ada di Undang-undang sebelumnya, yaitu:

1) Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat.

2) Pasal 5 ayat 4: Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus.

3) Pasal 15: Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Sebelumnya, sekolah madrasah dibedakan, tapi sekarang tidak. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke universitas selain ke Mahat Ali (semacam universitas khusus untuk lulusan madrasah).

4) Bab VIII tentang Wajib Belajar.

5) Bab IX tentang Standar Nasional Pendidikan.

Ada 8 standar pendidikan yang ditetapkan, yaitu:

a) Standar isi (kurikulum)
b) Standar proses
c) Standar kompetensi lulusan
d) Standar pendidik dan tenaga kependidikan
e) Standar Sarana dan Prasarana
f) Standar pengelolaan
g) Standar Pembiayaan
h) Standar Penilaian

6) Pasal 38 tentang KTSP, yang merupakan sebuah kurikulum yang disesuaikan dengan kearifan lokal.

7) Pasal 42 tentang program sertifikasi guru.

8) Pasal 48 tentang pendanaan pendidikan yang dietapkan minimal sebesar 20% dari APBN dan 20% dari APBD

9) Pasal 50 tentang keharusan adanya satuan pendidikan bertaraf internasional

10) Pasal 53 tentang badan hukum pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik, dan juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

11) Pasal 67 tentang ketentuan pidana atas pemberian atau penggunaan gelar palsu.

Itulah perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam UU no. 20 tahun 2003 terhadap UU sebelumnya. Ada beberapa penambahan dalam isi UU Sisdiknas 2003 dengan tujuan memperbaiki dan menyempurnakan UU sebelumnya.

3. Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Haidar Putra Daulay menyatakan bahwa setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan pendidikan Islam dalam UU No 20/2003, yaitu:

a. Pertama, kelembagaan formal, nonformal, dan informal didudukkannya lembaga madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya setara dengan lembaga pendidikan sekolah.

b. Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yaitu pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

c. Ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai, terdapat seperangkat nilai-nilai islami dalam sistem pendidikan nasional.[11]

a. Pendidikan Islam sebagai Lembaga

1) Lembaga Pendidikan Formal

a) Pasal 17 : Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

b) Pasal 18 : Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

c) Pasal 20 : Pendidikan Tinggi dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.

2) Lembaga Pendidikan Nonformal (Pasal 26)

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis.

3) Lembaga Pendidikan Informal (Pasal 27)

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

4) Pendidikan Usia Dini (Pasal 28)

Pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

5) Pendidikan keagamaan (Pasal 30)

a) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nalai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli agama.

c) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

d) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaya samena, dan bentuk lain yang sejenis.

e) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3, dan 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.[12]

b. Pendidikan Islam Sebagai Mata Pelajaran

Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran setidaknya diatur dalam UU Sisdiknas 2003 di dalam beberapa pasalnya, yaitu:

1) Pasal 36 ayat 3 menjelaskan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :

a. Peningkatan iman dan taqwa.
b. Peningkatan akhlak mulia.
c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik.
d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan.
e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
f. Tuntutan dunia kerja.
g. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, dan seni.
h. Agama.
i. Dinamika perkembangan global.
j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.[13]

2) Di pasal 37 ayat 1, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

a) Pendidikan agama.
b) Pendidikan kewarganegaraan.
c) Bahasa
d) Matematika.
e) Ilmu pengetahuan alam.
f) Ilmu pengetahuan sosial.
g) Seni dan budaya
h) Pendidika jasmani dan olahraga.
i) Keterampilan/ kejuruan.
j) Muatan lokal

3) Di pasal 37 ayat 2, Kurikulum pendidikan tinggi wajib:

a) Pendidikan agama.
b) Pendidikan kewarganegaraan.
c) Bahasa.

4) Pasal 12 ayat a menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik, disebutkan; setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

5) Dalam bagian penjelasan diterangkan pula pendidik dan atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 3.[14]

c. Nilai-nilai Islam dalam UU No. 20 tahun 2003.

Inti dari hakikat nilai-nilai Islami itu adalah nilai yang membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk (sesuai konsep rahmatan lil ‘alamin), demokratis, egalitarian dan humanis. Diantara nilai-nilai tersebut adalah:

1) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

2) Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia ynag beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demikratis serta bertanggung jawab.

3) Pendidikan nasional bersifat demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif.

4) Memberikan perhatian kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

5) Menekankan pentingnya pendidikan keluarga merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan seumr hidup.

6) Pendidikan merupakan kewajiban bersama antar orang tua, masyarakat dan pemerintah.[15]

4. Analisis Kritis Pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas 2003

Secara umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 terkait pendidikan Islam, secara konseptual telah memberikan landasan kuat dalam mengembangkan dan memberdayakan sistem pendidikan Islam dengan prinsip demokrasi, desentralisasi, pemerataan/keadilan, mutu dan relevansi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sehingga terwujud akuntabilitas pendidikan yang mandiri menuju keunggulan. Namun meskipun demikian, pemakalah merasa perlu memberikan beberapa catatan tentang proporsional pendidikan Islam di dalam system pendidikan nasional, yaitu:

a. Secara struktural lembaga-lembaga pendidikan Islam berada di bawah naungan Depatermen Agama disebabkan karena hambatan stuktural maka dari segi pendanaan terdapat perbedaan antara lembaga pendidikan yang di kelola oleh Depatermen Agama dengan lembaga pendidikan yang di kelola oleh Departemen Pendidikan Nasional sehingga mempengaruhi kualitas SDM, sarana dan prasarana serta kualitas pendidikan secara umum.

b. System pengawasan atas implementasi UU Sisdiknas dalam skala nasional dan wilayah terutama terkait pendidikan Islam yang belum mendapat perhatian.

c. Masih labilnya sistem pendidikan nasional.[16]

C. KESIMPULAN

Pendidikan Islam dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Pertama, kelembagaan formal, nonformal, dan informal.

a. Kelembagaan formal: Madrasah, pesantren dan Raudhatul Atfal.
b. Kelembagaan nonformal: Majelis Taklim
c. Kelembagaan informal: pendidikan di rumah.

2. Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yaitu pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 36 dan 37. Pasal 12 dan 41 menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik dan wajib difasilitasi oleh pemerintah.

3. Ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai, terdapat seperangkat nilai-nilai islami dalam sistem pendidikan nasional. Hal itu seperti disebutkan dalam:

a. Pasal 3 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa.

b. Pasal 4 bahwa pendidikan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi HAM dan nilai keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hazimy, Khalid, Usul at-Tarbiyah al-Islamiyah, Medinah: Dar al-Alam al-Kutub, 1420H.

Azra, Azyumardi, Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Daulay, Haidar Putra. 2004. Pendidikan Islam. Jakarta: Prenada Media.

Furchan, Arief, 2004. Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media.

Hasbullah. Kapita Selekta Pendidikan. Jakarta: Rajawali Perss. 1996.

Ismail, dkk,. Paradigma Pendidikan Islam. Semarang: Putaka Pelajar, 2001.

Muhammad ‘Athiyah al-Abrasyi, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

http:// medan. tribunnews.com /2017/06/13/ menteri- pendidikan- hapus- pelajaran- agama- di-kelas, Editor: Tariden Turnip.

https://www.nahimunkar.org/ini-poin-penting-dari-ruu-pesantren-dan-pendidikan-agama/

http://www.tribunnews.com/regional/2018/09/18/satuan-muadalah-tak-diberi-tempat-ratusan-kiai-protes-ruu-pesantren.

footnote

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia, diakses 26 Oktober 2018.
[2] http:// medan. tribunnews.com /2017/06/13/ menteri- pendidikan- hapus- pelajaran- agama- di-kelas, Editor: Tariden Turnip, diakses 26 Oktober 2018.
[3] https://www.nahimunkar.org/ini-poin-penting-dari-ruu-pesantren-dan-pendidikan-agama/ diakses 26 Oktober 2018.
[4] http://www.tribunnews.com/regional/2018/09/18/satuan-muadalah-tak-diberi-tempat-ratusan-kiai-protes-ruu-pesantren, diakses 26 Oktober 2018.
[5] Khalid al-Hazimy, Usul at-Tarbiyah al-Islamiyah, (Medinah: Dar al-Alam al-Kutub, 1420 H), h. 73.
[6] Azyumardi Azra, Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 40.
[7] Muhammad ‘Athiyah al-Abrasyi, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 1.
[8] Arief Furchan, Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia. (Yogyakarta: Gama Media. 2004), h. 11.
[9] Undang-undang RI, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 60.
[10] Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam, (Jakarta:Prenada Media, 2004), h. 10-12.
[11] Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 9.
[12] Undang-undang RI…, h. 74.
[13] Ibid., h. 78.
[14] Hasbullah. Kapita Selekta Pendidikan. (Jakarta: Rajawali Perss. 1996), h. 13-16.
[15] Ibid., h. 16-17.
[16] Ismail, A Kholiq dan Nurul Huda, Paradigma Pendidikan Islam. (Semarang: Putaka Pelajar, 2001), h. 173-174.

Posting Komentar

0 Komentar