MANAJEMEN PENDIDIKAN GRATIS

Pendahuluan
Membicarakan problematika pendidikan di Indonesia tidak bisa lepas dan selalu dipenuhi dengan kontroversi. Dari wacana pendidikan gratis ataupun pendidikan murah terus digembar-gemborkan, namun sayangnya kebanyakan hanyalah dalam tataran wacana saja.

Pendidikan dengan ruang lingkup yang luas secara terus menerus dikaji dan diperdebatkan. Dari hal kualitas sampai dengan “harga” terus menerus diperdebatkan. Berbagai macam peraturan dan perundang-undangan hadir mengenai pendidikan di Indonesia. Padahal seiring waktu perubahan terjadi dimana-mana, tantangan global adalah suatu keniscayaan dalam konteks kekinian, oleh karena itu pendidikan sebagai salah satu bentuk cara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan guna mengadaptasi perubahan situasi dan kondisi yang selalu mengalami perubahan secara dinamis.

Dalam Pembukaan UUD 1945 telah diamanatkan agar Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Para pendiri bangsa sadar bahwa untuk mencapai tujuan negara tersebut sektor pendidikan menjadi prioritas utama. Kesadaran dari para pendiri bangsa patutnya kita lanjutkan dengan mengemas sedemikian rupa disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Namun permasalahannya kini tidak hanya sekedar masalah “pengemasan” justru hal-hal yang sejatinya bersifat mendasar yakni : akses pendidikan.

Berbagai problematika muncul dan terus membebani dunia pendidikan nasional kita. Mulai dari sarana pendidikan yang kondisinya memprihatinkan sampai masalah mutu pendidikan yang masih rendah. Secara komparatif mutu pendidikan nasional kita masih kalah bersaing jika dibandingkan dengan mutu pendidikan negara-negara lain.

Diantara sekian banyaknya permasalahan yang menyerang sektor pendidikan di Indonesia adalah lemahnya kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan. Hal ini memang suatu kewajaran dan pemandangan yang sudah dianggap biasa di Indonesia. Namun sayang, yang dianggap biasa ini justru berdampak besar terhadap keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Bagaimana tidak, dengan ketidak-mampuan masyarakat mengakses pendidikan karena faktor lemahnya ekonomi ini menyebabkan kebodohan dan keterbelakangan yang terus merajalela di bumi pertiwi. Secara tidak langsung keberlangsungan pembangunan di Indonesia akan terhambat karena tak ada regenerasi yang baik sebagai penerus pembangunan di Indonesia.

Komitmen Pemimpin
Pendidikan gratis bukanlah hal yang mustahil. Andai kata semua pemimpin di Indonesia mempunyai kemauan dan komitmen yang kuat, pendidikan gratis bukanlah suatu hal yang mustahil. Hal ini disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah :

a) Indonesia kaya dengan sumber daya alam.
b) Indonesia memiliki banyak SDM yang dapat membantu pelaksanaan program ini.
c) UU mendukung pelaksanaan program ini.

Bisakah Sekolah Digratiskan ?
Sekolah bisa digratiskan jika ada unsur-unsur berikut ini :

a) Ketersediaan dana .
b) Adanya konsep dan mekanisme yang jelas.
c) Adanya komitmen dari para pemangku kepentingan pendidikan.
d) Adanya perubahan Mindset pengelola satuan pendidikan.

Pembahasan

PENDIDIKAN GRATIS

A. Pengertian Pendidikan Gratis
Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang .

Sementara pendidikan dasar adalah pendidikan minimum (terendah) yang diwajibkan bagi semua warga negara.[1]
Gratis berarti cuma-cuma (tidak dipungut bayaran).[2]

Adapun pendidikan gratis adalah sebuah kebijakan pemerintah dimana siswa tingkat pendidikan dasar tidak lagi dibebankan dengan bermacam-macam biaya mulai dari uang pangkal, uang sekolah, uang komite, dan buku penunjang utama.

Yang dimaksud dengan “pendidikan gratis” di sini adalah penyelenggaraan pendidikan tanpa mengikutsertakan masyarakat (orang tua) dalam pembiayaan, khususnya untuk keperluan operasional sekolah.[3]

B. Manfaat Program Pendidikan Gratis
1) Menjamin tersedianya, lahan, sarana dan prasarana pendidikan gratis
2) Menopang terselenggaranya dan suksesnya wajib belajar sembilan tahun.
3) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh warga masyarakat usia sekolah dan mengantisipasi kesenjangan masyarakat khususnya hak untuk memperoleh pendidikan dan sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan bahagian dari upaya pencerdasan Bangsa.
4) Meningkatkan mutu penyelenggaraan dan lulusan.

C. Dasar Kebijakan Pendidikan Gratis
Program pendidikan gratis memiliki beberapa dasar hukum, diantaranya adalah:

Berdasarkan UUD tahun 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa :

(1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
a) Pasal 5 ayat 5 :
“Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”.

b) Pasal 6 :
(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

c) Pasal 7 :
(1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

d) Pasal 11 :
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

e) Pasal 34 :
(1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.[4]

PP tahun 2008 no. 47 Pasal 9 ayat 1 :
1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.[5]

D. Efektivitas Kebijakan Pendidikan Gratis

Program pendidikan gratis yang digulirkan oleh pemerintah diharapkan dapat meringankan biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat sehingga akhirnya semua lapisan masyarakat dapat mengenyam pendidikan dan program wajib belajar 9 tahun bisa terlaksana 100%.
Akan tetapi karena program pendidikan gratis ini tidak membedakan status sosial masyarakat tidak membedakan antara si miskin dan si kaya, maka pendidikan bermutu masih sulit diraih. Hal ini karena pendidikan bermutu membutuhkan biaya yang besar, dan kalau biaya yang besar ini semua dibebankan kepada pemerintah maka yang terjadi adalah pendidikan gratis menjadikan pendidikan kurang bermutu.

Di sisi lain ada sekolah yang bermutu namun yang bisa mengenyamnya hanya kalangan tertentu saja. Hal ini tampak jelas pada sekolah RSBI dan SBI.

Agar program pendidikan gratis ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu maka selain pengawasan yang ekstra ketat oleh pemerintah dalam pengalokasian dananya juga perlu membedakan antara golongan mampu dan golongan yang tidak mampu. Golongan yang mampu umumnya rela mengeluarkan biaya yang tinggi demi pendidikan anaknya apakah dengan memilih sekolah elit yang berbiaya mahal ataupun dengan menambah jam belajar anaknya di luar jam sekolah melalui privat atau yang lain.



E. Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Sekolah

Implementasi “Sekolah Gratis” di Kabupaten/ kota suka tidak suka, mau tidak mau memang harus dilaksanakan, karena merupakan amanat konstitusi dari UUD 1945 Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 amandemen keempat , Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya. Penerapan sekolah gratis di Kabupaten/ kota memungkinkan untuk diterapkan apabila ada regulasi, siap pendanaannya, konsep dan mekanismenya jelas, adanya komitmen pemangku kepentingan pendidikan, perubahan mindset pengelola satuan pendidikan.

F. Analisis Terhadap Kebijakan Pendidikan Gratis


1. Analisis Nama Program (pendidikan gratis)
Program pendidikan gratis yang diterapkan oleh pemerintah seakan membawa angin segar buat kalangan masyarakat yang kurang mampu, mereka berharap dengan program ini kelak semua anak-anak mereka bisa mengenyam pendidikan karena semua pembiayaan sudah ditanggung oleh pemerintah. Tapi kenyataannya adalah masih adanya pungutan-pungutan terhadap anak-anak murid di sekolah. Sehingga pemerintah terkesan membohongi masyarakat dan terkadang program pendidikan gratis menjadi bahan obralan segelintir orang yang sedang mencari jabatan di pemerintahan.

Program pendidikan gratis tanpa diikuti sistem yang jelas bisa berdampak orang tua melepaskan tanggungjawab mereka atas pendidikan anaknya. Hal ini karena terkesan bahwa pendidikan gratis berarti biaya pendidikan dasar mutlak di bebankan kepada pemerintah dan pemerintah daerah saja sementara orang tua murid tidak lagi dimintai pungutan apapun. 

Padahal UU juga masih menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya kesan tersebut maka sekolah akan sulit mengembangkan dirinya karena dana yang disubsidi pemerintah juga terbatas. Bagaimanapun untuk pengembangan mutu pendidikan di sekolah pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Tentu kerjasama yang dilandasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itu maka penulis menilai program pendidikan gratis sebaiknya dirubah namanya menjadi program “pendidikan untuk semua”. Dengan demikian bisa menghilangkan kesan hilangnya tanggung jawab masyarakat dan tetap membuka peluang kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta tujuan utama akan tercapai yaitu pemerataan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Analisis terhadap landasan kebijakan pendidikan gratis :

Adanya kontradiksi
Sekilas kalau kita baca pernyataan yang tertuang dalam undang-undang no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional maka akan kita dapati sesuatu yang kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Diantara ayat-ayat yang kontradiksi tersebut adalah :
a) Pasal 11 : ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
b) Pasal 34 : ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Dua ayat di atas (pasal 11 dan 34) menunjukkan bahwa yang wajib menyediakan seluruh fasilitas penyelenggaraan pendidikan dasar adalah pemerintah dan pemerintah daerah, sementara ayat berikut ini berkata lain :

a) Pasal 6 : ayat (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

b) Pasal 7 : ayat (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Dua ayat di atas (pasal 6 dan 7) menunjukkan bahwa setiap warga negara terutama orang tua bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar.

Adanya kontradiksi beberapa ayat ini bisa menyebabkan penyalahgunaan anggaran pendidikan oleh oknum-oknum tertentu.

Adanya perbedaan ayat-ayat ini perlu diperjelas maksudnya agar tidak menimbulkan persepsi yang salah.

Terjadinya sebuah kontradiksi di dalam sebuah undang-undang yang dibuat oleh manusia merupakan bukti atas kebenaran Al-Qur’an, dimana telah disebutkan di dalamnya ayat yang mensinyalir akan terjadinya kontradiksi di dalam kitab buatan manusia. Ayat tersebut adalah :

فَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ اْلقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفاً كَثِيْرًا
“Mengapa mereka tidak menghayati kandungan Al-Qur’an...sungguh jika Al-Qur’an berasal dari selain Allah niscaya akan mereka dapati kontradiksi yang sangat banyak”.[6]

1) Adanya ketidakjelasan batasan biaya pendidikan yang gratis

Biaya pendidikan sangat besar, sehingga tidak memungkinkan untuk menggratiskan semuanya. Namun dengan adanya alokasi anggaran 20 % dari APBN sebenarnya sudah cukup membantu akan terselenggaranya pendidikan dasar yang gratis. Akan tetapi di dalam undang-undang tidak disebutkan dengan jelas batasan-batasan biaya yang digratiskan sehingga memungkinkan bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan sebuah tindakan yang bisa merugikan masyarakat berupa pungutan-pungutan yang pada akhirnya bisa menghalangi keberhasilan program pemerintah wajib belajar minimal 9 tahun.

Biaya pendidikan sebenarnya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu Biaya Pokok, Biaya Ekstra, dan Living Cost. Yang termasuk biaya pokok itu adalah:

1) Ongkos Registrasi,
2) Uang Pangkal,
3) Belanja Seragam,
4) Ongkos Herregistrasi,
5) SPP,
6) Ongkos Praktikum,
7) Ongkos Ujian Teori (dan Ongkos ujian Praktik),
8) Belanja Buku Pelajaran dan LKS,
9) Belanja Buku Tulis,
10) Belanja Alat-alat Tulis,
11) Ongkos Fotocopy,
12) Biaya Aktivitas Intrakurikuler,
13) Ongkos Transportasi,
14) Ongkos Wisuda,
15) Ongkos ambil ijazah, dan
16) Ongkos legalisir ijazah.

Adapun yang termasuk Biaya Ekstra itu antara lain:

1) Belanja Buku Pengayaan,
2) Ongkos Sewa Buku,
3) Ongkos Sewa Komputer,
4) Ongkos Internet,
5) Ongkos Komunikasi,
6) Ongkos Ekstra Transportasi,
7) Biaya ekstra Aktivitas Ekstra Kurikuler,
8) Ongkos Kursus/Les,
9) Ongkos Remidi,
10) Iuran Bhakti Sosial, dan
11) Sumbangan ke Komite Sekolah.

Sedangkan yang termasuk Living Cost adalah:

1) Ongkos Pondokan,
2) Biaya Makan/Minum/Jajan,
3) Biaya Rekreasi/Hiburan,
4) Ongkos Kesehatan,
5) Belanja Sandang,
6) Dan lain-lain.

Anggaran pendidikan yang 20% dari APBN semestinya dialokasikan minimal setengahnya untuk biaya pokok sedangkan setengahnya lagi dialokasikan untuk biaya yang lain. Karena kebutuhan pokok pendidikan inilah yang prioritas mesti dipenuhi.

3. Analisis Terhadap Dampak Positif Pendidikan Gratis

Adapun dampak yang mampu ditimbulkan dari sekolah gratis ini, diantaranya : 
  • Mampu memberikan peluang dan kesempatan bagi anak-anak yang kurang mampu untuk dapat mengenyam bangku pendidikan yang selama ini hanya ada dalam bayangan dan angan-angan mereka saja. 
  • Mampu meningkatkan mutu pendidikan kedepannya. 
  • Mampu mengurangi tingkat kebodohan, pengangguran, dan kemiskinan. 
  • Mampu menghasilkan SDM yang berkualitas. 
  • Mampu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu ikut mencerdaskan anak bangsa. 
4. Analisis Terhadap Dampak Negatif Pendidikan Gratis

Dengan program sekolah gratis rakyat yang masih awam akan berfikiran bahwa mereka hanya cukup dengan menyekolahkan anak-anak mereka sampai tingkat SD atau SMP saja. 

Biaya yang digratiskan hanyalah biaya administrasinya saja, sehingga menimbulkan peluang untuk terjadinya penyalahgunaan dari pihak-pihak sekolah yang tidak bertanggung jawab, misalnya mau tidak mau siswa dipaksa untuk membeli buku-buku pelajaran , LKS, dan biaya Bimbel yang akhirnya tetap tidak gratis juga. 

Menimbulkan sebagian Peserta didik berlaku seenaknya dalam hal belajar ataupun pembiayaan.
Apabila sekolah membutuhkan dana untuk keperluan pengadaan peralatan yang mendadak akan keteteran.

Penutup

Sebagai penutup bagi makalah yang sederhana ini maka kami sampaikan beberapa kesimpulan dan saran berikut ini, diantara kesimpulannya adalah :

1) UUD dan UU telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar yang tidak memungut biaya dari peserta didik.
2) Pendidikan gratis memiliki banyak dampak yang positif bagi masyarakat.
3) Pendidikan gratis yang bermutu bisa diperoleh dengan mengikutsertakan semua kalangan dalam hal pembiayaan terutama pemerintah dan masyarakat dari kalangan yang mampu.
4) Pendidikan gratis yang tidak memiliki konsep yang jelas berakibat timbulnya beberapa dampak negatif, seperti penyalahgunaan anggaran dan lain-lain.
5) Program pendidikan gratis lebih baik dirubah dengan dengan nama program pendidikan untuk semua.
6) UU belum menyebutkan batasan gratis dalam hal kebijakan pendidikan dasar.

Adapun saran yang diajukan adalah :

1) Bagi pihak sekolah :
Bagi pihak sekolah hendaknya selalu memberikan sosialisasi kepada wali murid dan seluruh siswa mengenai pelaksanaan kebijakan ini agar tidak terjadi anggapan-anggapan yang keliru.

2) Bagi pihak guru :
Hendaknya guru senantiasa memotivasi siswa agar lebih tekun dan giat belajar karena dengan adanya program ini mereka tidak lagi terbebani dengan beraneka macam biaya yang memberatkan mereka.

3) Bagi pihak pemerintah :
Agar pemerintah lebih cepat dalam menyusun anggaran sehingga pencairan dana bantuan tidak terlambat.


Daftar Pustaka


Al-Qur’an dan terjemah, Solo: PT Tiga Serangkai, 2007
Nata, Abudin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/makalah- seminar- nasional- pendidikan-gratis
www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/57/727.bpkp
www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf

Footnote
[1] Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), H.989
[2] Ibid, h.312
[3] Diakses dari http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/makalah-seminar-nasional-pendidikan-gratis/ pada 8 Juni 2013 jam 06.00 WIB
[4] Diakses dari www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf‎ pada 1 Juni 2013 jam 21.00 WIB
[5] Diakses dari www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/57/727.bpkp, pada 1 januari 2013 jam 21.30 WIB
[6] QS. An-Nisa : 82
Previous Post
Next Post

0 Komentar: