PROBLEMATIKA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DAN SOLUSINYA

ABSTRAK:
Pendidikan Agama Islam merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia. Adapun yang menjadi dasar dari Pendidikan Agama Islam adalah Al-Qur’an dan Hadits. Tujuan Pendidikan Agama Islam yaitu membina manusia beragama yang berarti manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna, sehingga tercermin pada sikap dan tindakan dalam seluruh kehidupannya.

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia. Dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah, banyak sekali muncul problematika-problematika. Berbagai problematika yang muncul, bisa berkenaan dengan masalah yang bersifat internal, maupun eksternal.

Diantara solusi yang ditawarkan untuk mengatasi problematika pendidikan agama Islam di sekolah adalah melalui pendekatan parsial, mengoptimalkan peranan ranah afektif dan menciptakan iklim religius di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci : Problematika Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Solusinya

P E N D A H U L U A N
Dilihat dari sejarahnya, Pendidikan Agama sejak Indonesia merdeka tahun 1945 telah diajarkan di sekolah-sekolah negeri. Pada masa kabinet RI pertama tahun 1945, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama Ki Hajar Dewantara telah mengirimkan surat edaran ke daerah-daerah yang isinya menyatakan bahwa pelajaran budi pekerti yang telah ada pada masa penjajahan Jepang tetap diperkenankan dan diganti namanya menjadi pelajaran Agama. Pada saat tersebut, pendidikan agama belum wajib diberikan pada sekolah-sekolah umum, namun bersifat sukarela/fakultatif, dan tidak menjadi penentu kenaikan/kelulusan peserta didik.

Pendidikan Agama berstatus mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah umum mulai SD sampai dengan Perguruan Tinggi berdasarkan TAP MPRS nomor XXVII/MPRS/1966 Bab I Pasal I yang berbunyi:”Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas-Universitas Negeri”. Peraturan ini keluar dengan tanpa protes, setelah penumpasan PKI.

Pelaksanaan Pendidikan Agama pada umumnya serta Pendidikan Agama Islam pada khususnya di sekolah-sekolah umum tersebut semakin kokoh oleh berbagai terbitnya perundang-undangan selanjutnya, hingga lahirnya UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang lebih menjamin pemenuhan pendidikan agama kepada peserta didik.[1] Dan diikuti dengan lahirnya peraturan-peraturan selanjutnya sampai dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.

Dengan makin kuatnya posisi Pendidikan Agama Islam di dalam sistem pendidikan Indonesia setelah mengalami masa pergulatan yang sangat panjang, tentunya secara ideal telah menunjukkan hasil yang signifikan dan tujuan pendidikan agama Islam telah tercapai yaitu pendidikan jasmani, pendidikan akal dan pendidikan akhlak.[2] Namun di dalam kenyataan di lapangan, banyak sekali problematika yang muncul sehingga berakibat tidak maksimalnya pendidikan Agama Islam di sekolah, baik di tingkat SD, SMP, SMA dan SMK.

Makalah ini akan membahas tentang problematika pendidikan Agama Islam di sekolah serta solusinya.


P E M B A H A S A N

A. PENGERTIAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Sebelum membahas mengenai problematika pendidikan agama Islam di sekolah dan solusinya, maka perlu untuk dibahas tentang pengertian Pendidikan Agama Islam. Dalam menyimpulkan tentang pengertian Pendidikan Agama Islam terlebih dahulu dikemukakan apa pengertian dari sebuah pendidikan.

Dari segi etimologi atau bahasa, kata pendidikan berasal kata “didik” yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an sehingga pengertian pendidikan adalah sistem cara mendidik atau memberikan pengajaran dan peranan yang baik dalam akhlak dan kecerdasan berpikir.

Diantara pengertian pendidikan dari segi terminologi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.[3]

UNESCO telah merumuskan bahwa hakikat pendidikan itu setidaknya ada empat; Pertama, how to know, di sini terjadi proses pentransferan ilmu dari pendidik kepada si terdidik. Kedua, how to do, bagaimana seseorang berbuat setelah dia tahu. Ketiga, how to be, ke arah mana peserta didik ingin dibawa. Keempat, how to live together, hidup bersama secara harmonis di tengah dunia yang multikultural.[4]

Adapun istilah Pendidikan Islam dapat dipahami dalam beberapa pengertian yaitu :[5]

1. Pendidikan menurut Islam atau Pendidikan Islami, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasar Islam, yaitu al-Quran dan Sunnah.

2. Pendidikan keislaman atau Pendidikan Agama Islam, yakni upaya mendidikan agama Islam atau ajaran Islam atau nilai-nilai Islam agar menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup) seseorang.

3. Pendidikan dalam Islam atau proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam. dalam arti proses bertumbuhkembangnya Islam dan umatnya, baik Islam sebagai agama, ajaran, meupun sistem budaya dan peradaban sejak zaman Nabi Muhammad saw sampai sekarang.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud Pendidikan Agama Islam adalah suatu aktivitas atau usaha-usaha tindakan dan bimbingan yang dilakukan secara sadar dan sengaja serta terencana yang mengarah pada terbentuknya kepribadian anak didik yang sesuai dengan norma-norma yang ditentukan oleh ajaran agama.

Pendidikan Agama Islam juga merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertaqwa, dan ber akhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.

Dari pengertian di atas terbentuknya pendidikan dalam Islam adalah pendidikan yang diarahkan pada terbentuknya kepribadian Muslim. Kepribadian Muslim adalah pribadi yang menjadikan Islam sebagai sebuah pandangan hidup, sehingga cara berpikir, merasa, dan bersikap sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian Pendidikan Agama Islam itu adalah usaha berupa bimbingan, baik jasmani maupun rohani kepada anak didik menurut ajaran Islam, agar kelak dapat berguna menjadi pedoman hidupnya untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

B. DASAR-DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM


Dasar adalah landasan tempat berpijak atau tempat tegaknya sesuatu. Dalam hubungannya dengan Pendidikan Agama Islam, dasar-dasar itu merupakan pegangan untuk memperkokoh nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Adapun yang menjadi dasar dari Pendidikan Agama Islam adalah Al-Qur’an yang merupakan kitab suci bagi kita umat Islam yang tentunya terpelihara keaslian nya dari tangan-tangan yang tak bertanggung jawab dan tidak ada keraguan di dalamnya, sebagaimana Firman Allah Swt dalam Al-Qur’an yaitu surat Al-Baqarah ayat 2 yaitu :

Serta al-Hadits yang merupakan sabda Nabi Muhammad saww. Selain dari dua dasar yang paling utama tersebut, masih ada dasar yang lain dalam negara kita khususnya seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi, Negara berdasarkan azas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat 2 berbunyi, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.

Dalam pasal ini kebebasan memeluk agama dan kebebasan beribadah menurut agama yang dianutnya bagi warga Indonesia telah mendapat jaminan dari pemerintah dan hal ini sejalan dengan Pendidikan Agama Islam dan hal-hal yang terdapat di dalamnya. Pendidikan Agama Islam mempunyai fungsi sebagai media untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, serta sebagai wahana pengembangan sikap keagamaan dengan mengamalkan apa yang telah didapat dari proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Dari pendapat di atas dapat diambil beberapa hal tentang fungsi dari Pendidikan Agama Islam yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
  1. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan siswa kepada Allah yang ditanamkan dalam lingkup pendidikan keluarga.
  2. Pengajaran, yaitu untuk menyampaikan pengetahuan keagamaan yang fungsional.
  3. Penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat ber sosialisasi dengan lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam.
  4. Pembiasaan, yaitu melatih siswa untuk selalu mengamalkan ajaran Islam, menjalankan ibadah dan berbuat baik.
Di samping fungsi-fungsi yang tersebut diatas, hal yang sangat perlu diingat bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan sumber nilai, yaitu memberikan pedoman hidup bagi peserta didik untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat selain itu Pendidikan Islam juga mempunyai fungsi secara umum yaitu :

1. Menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang, peranan ini berkaitan dengan kelanjutan hidup (survival) masyarakat sendiri.

2. Memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan peranan tersebut dari generasi tua ke generasi muda.

3. Memindahkan nilai-nilai yang bertujuan untuk memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan hidup suatu masyarakat dan peradaban, dengan kata lain, nilai-nilai keutuhan dan kesatuan suatu masyarakat, tidak akan terpelihara yang akhirnya menyebabkan kehancuran masyarakat itu sendiri. Adapun nilai-nilai yang dipindahkan ialah nilai-nilai yang diambil dari 5 sumber, yaitu: Al-Qur’an, Sunah Nabi, Qiyas, Kemaslahatan umum, dan kesepakatan atau Ijma’ ulama, dan cendekiawan Islam yang dianggap sesuai dengan sumber dasar, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Nabi.

4. Mendidik anak agar beramal di dunia ini untuk memetik hasilnya di akhirat.

Jika kita cermati dari arti dan tujuan Pendidikan Agama Islam di atas maka, tentunya dapat diketahui bahwa pendidikan Agama Islam tidak dapat dihayati dan diamalkan kalau hanya diajarkan saja, tetapi harus dididik melalui proses pendidikan.

Nabi telah mengajarkan untuk beriman dan beramal serta berakhlak baik sesuai dengan ajaran Islam dengan berbagai metode dan pendekatan. Dari satu segi, kita dapat melihat bahwa Pendidikan Agama Islam itu lebih banyak ditujukan pada perbaikan sikap mental yang akan berwujud dalam amal perbuatan, baik dalam segi keperluan diri sendiri maupun orang lain, pada segi lainnya, Pendidikan Agama Islam tidak hanya bersifat teoritis saja, tetapi juga praktis, Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan amal dan pendidikan iman, dan karena isi dari Pendidikan Agama Islam adalah tentang sikap dan tingkah laku pribadi di masyarakat, maka Pendidikan Agama Islam bukan hanya pendidikan yang berlaku secara individu saja tetapi juga menjadi pendidikan masyarakat.

C. RUANG LINGKUP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM


Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan ketiga hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya.

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam juga identik dengan aspek-aspek Pendidikan Agama Islam karena materi yang terkandung di dalamnya merupakan perpaduan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Apabila dilihat dari segi pembahasannya maka ruang lingkup Pendidikan Agama Islam yang umum dilaksanakan di sekolah adalah: (a)Ilmu Tauhid / Keimanan, (b)Ilmu Fiqih, (c)Al-Qur‟an, (d)Al-Hadist, (e)Akhlak dan (f)Tarikh Islam.[6] Sementara apabila dijabarkan adalah sebagai berikut:

1. Pengajaran Al-Quran
Pengajaran Al-Quran adalah pengajaran yang bertujuan agar siswa dapat membaca Al-Quran dan mengerti arti kandungan yang terdapat di setiap ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi dalam prakteknya hanya ayat-ayat tertentu yang di masukkan dalam materi Pendidikan Agama Islam yang disesuaikan dengan tingkat pendidikannya.

2. Pengajaran Al-Hadits
Pengajaran Al-Hadits adalah pengajaran yang bertujuan agar siswa dapat membaca Al-Hadits dan mengerti arti kandungan yang terdapat di dalam Al-Hadits. Akan tetapi dalam prakteknya hanya hadits-hadits tertentu yang di masukkan dalam materi Pendidikan Agama Islam yang disesuaikan dengan tingkat pendidikannya.

3. Pengajaran keimanan (Aqidah)
Pengajaran keimanan berarti proses belajar mengajar tentang aspek kepercayaan, dalam hal ini tentunya kepercayaan menurut ajaran Islam, inti dari pengajaran ini adalah tentang rukun Islam.
4. Pengajaran akhlak
Pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran yang mengarah pada pembentukan jiwa, cara bersikap individu pada kehidupannya, pengajaran ini berarti proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan supaya yang diajarkan berakhlak baik.

5. Pengajaran fiqih
Pengajaran fiqih adalah pengajaran yang isinya menyampaikan materi tentang segala bentuk-bentuk hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, sunnah, dan dalil-dalil syar’i yang lain. Tujuan pengajaran ini adalah agar siswa mengetahui dan mengerti tentang hukum-hukum Islam dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

6. Pengajaran Sejarah dan Kebudayaan Islam

Tujuan pengajaran dari sejarah Islam ini adalah agar siswa dapat mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dari awalnya sampai zaman sekarang sehingga siswa dapat mengenal dan mencintai agama Islam.

C. PROBLEMATIKA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH BERSERTA SOLUSINYA

Diantara faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar :

1. Internal: fisiologi dan psikologi
Psikologi : minat, bakat, kecerdasan dan motivasi.

2. Eksternal : lingkungan dan instrumen

a. Lingkungan : sosial dan alam
b. Instrumen : kurikulum, sarana dan prasarana, guru.[7]

Dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah, banyak sekali muncul problematika-problematika. Berbagai problematika yang muncul, bisa berkenaan dengan masalah yang bersifat internal, maupun eksternal. Yang berkaitan dengan internal sekolah, misalnya guru yang belum berkompeten, maupun sarana prasarana yang tidak mendukung.

Sedangkan permasalahan dari eksternal, bisa datang dari kurangnya dukungan masyarakat (orang tua murid), ataupun kurangnya dukungan dari pemerintah daerah setempat. Untuk mempermudah pemaparan, maka berikut akan ditampilkan problematika-problematika Pendidikan Agama Islam di sekolah beserta solusi yang ditawarkan, dilihat dari berbagai sisi :

1. Manajemen sekolah (peranan kepala sekolah dan guru selain guru agama)

Permasalahan dalam hal manajemen: Kurang aktifnya kepala sekolah dan guru selain guru agama dalam memberikan pelayanan pendidikan agama Islam yang memadai untuk peserta didik.
Solusi yang ditawarkan adalah:

a. Menyadarkan pihak manajemen tentang pentingnya memberikan pelayanan pendidikan agama Islam yang memadai untuk peserta didik.

b. Menyadarkan pihak manajemen tentang kewajiban memberikan pelayanan pendidikan agama Islam yang memadai untuk peserta didik.


2. Kompetensi Tenaga pendidik

Permasalahan dalam hal tenaga pendidik:

a) Kurangnya keteladanan
b) Kurangnya kemampuan menguasai materi
c) Kurangnya kemampuan dalam mengelola kelas
d) Kurangnya rasa tanggung jawab
e) Evaluasi hanya berorientasi terhadap penilaian kognitif

Solusi yang ditawarkan adalah:

a) Menggalakkan program-program peningkatan kemampuan guru seperti pemberian beasiswa untuk melanjutkan studi, melaksanakan diklat-diklat dan lain-lain.
b) Evaluasi mencakup penilaian kognitif, afektif dan psikomotorik.[8]

3. Peserta didik
Permasalahan yang ada pada peserta didik:

a. Kurangnya minat belajar agama
b. Adanya perbedaan tingkat pemahaman, pengamalan serta penghayatan nilai agama di antara peserta didik.[9]

Solusi yang ditawarkan adalah :

a) Semua pihak (stakeholder) berusaha menyadarkan peserta didik akan pentingnya belajar agama Islam.
b) Pemisahan peserta didik dan mengelompokkan mereka berdasarkan tingkat kemampuan yang sama.

4. Dukungan orang tua
Permasalahan yang berkaitan dengan orang tua diantaranya adalah kurangnya rasa tanggungjawab dan kepedulian terhadap pendidikan agama anaknya. Adapun solusi yang ditawarkan adalah pihak sekolah sering mengajak POM (persatuan orangtua murid) dalam membahas problematika pendidikan agama di sekolah.

5. Sarana dan prasarana
Diantara permasalahan dalam bidang sarana dan prasarana adalah:


a) Kurang lengkapnya sarana dan prasarana.
b) Kurangnya rasa tanggungjawab dan loyalitas civitas akademik dalam merawat dan menjaga asset dan sarpras sekolah.
Diantara solusi yang ditawarkan adalah:

a) Pemberdayaan semua pihak terkait (stakeholder) untuk ikut menanggulangi kekurangan sarana dan prasarana di sekolah.
b) Pemberian arahan yang berkesinambungan kepada seluruh civitas akademik dalam hal perawatan asset.
c) Adanya aturan pengelolaan asset yang lengkap dan terlaksana dengan baik.

6. Kurikulum
Diantara permasalahan yang berkaitan dengan kurikulum adalah:

No
Ruang Lingkup/Aspek
Problematika
Solusi
1
Al- Quran
1.      Kurangnya kemampuan siswa dalam membaca dan menulis
2.      Waktu yang tersedia tidak mencukupi apabila pembelajaran al-Quran ditambah
1.      Bekerjasama dengan TPQ di lingkungan sekolah
2.      Dengan menambahkan pembelajaran al-Quran bagi siswa dalam prog. ekstrakurikuler

Al-Hadits
1.      Kurangnya materi hadits yang ada di dalam kurikulum
2.      Bersifat hafalan
1.      GPAI mengembangkan materi hadits sehingga hadits yang ditampilkan lebih beragam
2.      Mengaitkan materi hadits dengan kehidupan sehari-hari(lebih aplikatif)

             Keimanan/Aqidah
1.      Lebih bersifat pendoktrinan
2.      Bersifat kognitif
1.      Mengaitkannya dengan kehidupan nyata sehari-hari serta membuka dialog
2.      Memberikan pengalaman belajar langsung sehingga mengesankan bagi siswa

Akhlak
1.      Lebih menekankan kepada kemampuan kognitif
2.      Contoh-contoh yang diberikan lebih bersifat sosok ideal lama
1.      Evaluasi harus diubah, yaitu lebih menekankan kepada penerapan, misalnya dengan pembelajaran penerapan langsung
2.      Mengaitkannya dengan sosok/tokoh masa kini

Fiqih
1.      Penilaian seringkali lebih menekankan kemampuan kognitif
2.      Kurangnya sarana prasarana
1.      Evaluasi juga menekankan kepada penerapan
2.      Bekerjasama dengan lembaga keagamaan di sekotar sekolah

SKI
1.      Seringkali hanya bersifat narasi dan  hafalan
2.      Kurangnya minat siswa

1.      Menekankan kepada pengambilan hikmah
2.      Ditampilkan suasana yang menarik minat siswa, dengan mengaitkannya kepada kehidupan sehari-hari siswa

Beberapa problematika dan solusi di atas hanya sebagian kecil dari problematika Pendidikan Agama Islam di sekolah, serta hanya bersifat teknis pada segi pelaksanaan pembelajaran. Namun pada kenyataannya, problematika yang muncul tidak hanya pada sisi pembelajaran di dalam ataupun luar kelas. Namun juga berkenaan dengan kebijakan sekolah, maupun pemerintah daerah yang kadangkala dinilai kurang mendukung kesuksesan Pendidikan Agama Islam di sekolah. Demikian pula keadaan guru Pendidikan Agama Islam di daerah yang masih banyak belum menguasai teknologi, sehingga pembelajaran cenderung bersifat tradisional. Hal tersebut juga akan mempengaruhi perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran.

1. BEBERAPA KIAT DAN METODE ALTERNATIF

1. Pendekatan Parsial
Untuk mengefektifkan pendidikan agama Islam di sekolah maka semua guru selain guru agama diharapkan dapat memasukkan nilai-nilai agama ke dalam mata pelajarannya.[10] Sehingga perlu merevisi kurikulum yang ada dan menyiapkan tenaga pendidik yang siap untuk itu.

2. Upaya Peranan Ranah Afektif
Untuk mengatasi problem kurang maksimalnya hasil pendidikan agama di sekolah adalah maka perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat menumbuhkan kesadaran beragama pada diri peserta didik melalui sentuhan-sentuhan emosi. Di antara metode pendidikan yang banyak kaitannya dengan sentuhan emosi adalah :

a. Bimbingan kehidupan beragama 
Dapat dilakukan melalui bimbingan konseling atau halaqah-halaqah.
b. Uswatun hasanah dari seluruh pendidik dan tenaga kependidikan
c. Malam ibadah
Dapat diisi dengan dengan menampilkan acara-acara yang merangsang untuk semakin tebalnya emosi beragama, seperti doa, membaca Al-Qur’an, zikir, istighfar dan lain-lain.
d. Pesantren kilat.[11]

3. Iklim Religius
Untuk mengoptimalkan pendidikan agama Islam di sekolah maka perlu menciptakan suasana religius yang kental di lingkungan pendidikan, meliputi tata pergaulan, pakaian, lingkungan sekolah, praktik ibadah dan lain-lain.[12]

PENUTUP

Sebagai penutup maka kita simpulkan beberapa hal dari makalah ini, yaitu :

1. Pendidikan Agama Islam merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia. Adapun yang menjadi dasar dari Pendidikan Agama Islam adalah Al-Qur’an dan Hadits.

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam yaitu membina manusia beragama yang berarti manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna, sehingga tercermin pada sikap dan tindakan dalam seluruh kehidupannya.

3. Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia.

4. Dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah, banyak sekali muncul problematika-problematika. Berbagai problematika yang muncul, bisa berkenaan dengan masalah yang bersifat internal, maupun eksternal.

5. Diantara solusi yang ditawarkan untuk mengatasi problematika pendidikan agama Islam di sekolah adalah melalui pendekatan parsial, mengoptimalkan peranan ranah afektif dan menciptakan iklim religius di lingkungan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2007
Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Mencerdaskan Bangsa, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
Muhaimin, 2006, Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Muhaimin , Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004
Muhammad Kholid Fathoni, , Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma baru), Jakarta:Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam – Departemen Agama, 2005
Salim, Muhammad Haitami, Studi Ilmu Pendidikan Islam, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Departemen Agama RI, 2006,
Zuhairini dan Abdul Ghafir, Metodologi Pendidikan Agama Islam. Malang: UM Press, 2004

footnote
[1] Ketika UU nomor 20 Tahun 2003 akan disahkan, banyak sekali protes yang diluncurkan, terutama berkenaan dengan pasal 12 ayat 1(a) yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Keberatan terutama disuarakan oleh para pengelola pendidikan swasta (Katolik/Kristen) dengan alasan mempertahankan ciri khas sekolah.
[2] Muhammad Haitami Salim, Studi Ilmu Pendidikan Islam, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h.117-119
[3] Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1
[4] Haidar Putra Daulay, Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.35
[5] Drs. Muhaimin, MA. et. al, Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama islam di Sekolah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2004, hlm 29-30
[6] Zuhairini dan Abdul Ghafir, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Malang: UM Press, 2004), h. 48
[7] Haidar, pemberdayaan...68
[8] Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Mencerdaskan Bangsa, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), H.39
[9] Ibid, h.37
[10] Ibid, h.38
[11] Ibid, h.39-41
[12] Ibid, h. 42

MANAJEMEN PENDIDIKAN GRATIS

Pendahuluan
Membicarakan problematika pendidikan di Indonesia tidak bisa lepas dan selalu dipenuhi dengan kontroversi. Dari wacana pendidikan gratis ataupun pendidikan murah terus digembar-gemborkan, namun sayangnya kebanyakan hanyalah dalam tataran wacana saja.

Pendidikan dengan ruang lingkup yang luas secara terus menerus dikaji dan diperdebatkan. Dari hal kualitas sampai dengan “harga” terus menerus diperdebatkan. Berbagai macam peraturan dan perundang-undangan hadir mengenai pendidikan di Indonesia. Padahal seiring waktu perubahan terjadi dimana-mana, tantangan global adalah suatu keniscayaan dalam konteks kekinian, oleh karena itu pendidikan sebagai salah satu bentuk cara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan guna mengadaptasi perubahan situasi dan kondisi yang selalu mengalami perubahan secara dinamis.

Dalam Pembukaan UUD 1945 telah diamanatkan agar Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Para pendiri bangsa sadar bahwa untuk mencapai tujuan negara tersebut sektor pendidikan menjadi prioritas utama. Kesadaran dari para pendiri bangsa patutnya kita lanjutkan dengan mengemas sedemikian rupa disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Namun permasalahannya kini tidak hanya sekedar masalah “pengemasan” justru hal-hal yang sejatinya bersifat mendasar yakni : akses pendidikan.

Berbagai problematika muncul dan terus membebani dunia pendidikan nasional kita. Mulai dari sarana pendidikan yang kondisinya memprihatinkan sampai masalah mutu pendidikan yang masih rendah. Secara komparatif mutu pendidikan nasional kita masih kalah bersaing jika dibandingkan dengan mutu pendidikan negara-negara lain.

Diantara sekian banyaknya permasalahan yang menyerang sektor pendidikan di Indonesia adalah lemahnya kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan. Hal ini memang suatu kewajaran dan pemandangan yang sudah dianggap biasa di Indonesia. Namun sayang, yang dianggap biasa ini justru berdampak besar terhadap keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Bagaimana tidak, dengan ketidak-mampuan masyarakat mengakses pendidikan karena faktor lemahnya ekonomi ini menyebabkan kebodohan dan keterbelakangan yang terus merajalela di bumi pertiwi. Secara tidak langsung keberlangsungan pembangunan di Indonesia akan terhambat karena tak ada regenerasi yang baik sebagai penerus pembangunan di Indonesia.

Komitmen Pemimpin
Pendidikan gratis bukanlah hal yang mustahil. Andai kata semua pemimpin di Indonesia mempunyai kemauan dan komitmen yang kuat, pendidikan gratis bukanlah suatu hal yang mustahil. Hal ini disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah :

a) Indonesia kaya dengan sumber daya alam.
b) Indonesia memiliki banyak SDM yang dapat membantu pelaksanaan program ini.
c) UU mendukung pelaksanaan program ini.

Bisakah Sekolah Digratiskan ?
Sekolah bisa digratiskan jika ada unsur-unsur berikut ini :

a) Ketersediaan dana .
b) Adanya konsep dan mekanisme yang jelas.
c) Adanya komitmen dari para pemangku kepentingan pendidikan.
d) Adanya perubahan Mindset pengelola satuan pendidikan.

Pembahasan

PENDIDIKAN GRATIS

A. Pengertian Pendidikan Gratis
Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang .

Sementara pendidikan dasar adalah pendidikan minimum (terendah) yang diwajibkan bagi semua warga negara.[1]
Gratis berarti cuma-cuma (tidak dipungut bayaran).[2]

Adapun pendidikan gratis adalah sebuah kebijakan pemerintah dimana siswa tingkat pendidikan dasar tidak lagi dibebankan dengan bermacam-macam biaya mulai dari uang pangkal, uang sekolah, uang komite, dan buku penunjang utama.

Yang dimaksud dengan “pendidikan gratis” di sini adalah penyelenggaraan pendidikan tanpa mengikutsertakan masyarakat (orang tua) dalam pembiayaan, khususnya untuk keperluan operasional sekolah.[3]

B. Manfaat Program Pendidikan Gratis
1) Menjamin tersedianya, lahan, sarana dan prasarana pendidikan gratis
2) Menopang terselenggaranya dan suksesnya wajib belajar sembilan tahun.
3) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh warga masyarakat usia sekolah dan mengantisipasi kesenjangan masyarakat khususnya hak untuk memperoleh pendidikan dan sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan bahagian dari upaya pencerdasan Bangsa.
4) Meningkatkan mutu penyelenggaraan dan lulusan.

C. Dasar Kebijakan Pendidikan Gratis
Program pendidikan gratis memiliki beberapa dasar hukum, diantaranya adalah:

Berdasarkan UUD tahun 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa :

(1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
a) Pasal 5 ayat 5 :
“Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”.

b) Pasal 6 :
(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

c) Pasal 7 :
(1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

d) Pasal 11 :
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

e) Pasal 34 :
(1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.[4]

PP tahun 2008 no. 47 Pasal 9 ayat 1 :
1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.[5]

D. Efektivitas Kebijakan Pendidikan Gratis

Program pendidikan gratis yang digulirkan oleh pemerintah diharapkan dapat meringankan biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat sehingga akhirnya semua lapisan masyarakat dapat mengenyam pendidikan dan program wajib belajar 9 tahun bisa terlaksana 100%.
Akan tetapi karena program pendidikan gratis ini tidak membedakan status sosial masyarakat tidak membedakan antara si miskin dan si kaya, maka pendidikan bermutu masih sulit diraih. Hal ini karena pendidikan bermutu membutuhkan biaya yang besar, dan kalau biaya yang besar ini semua dibebankan kepada pemerintah maka yang terjadi adalah pendidikan gratis menjadikan pendidikan kurang bermutu.

Di sisi lain ada sekolah yang bermutu namun yang bisa mengenyamnya hanya kalangan tertentu saja. Hal ini tampak jelas pada sekolah RSBI dan SBI.

Agar program pendidikan gratis ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu maka selain pengawasan yang ekstra ketat oleh pemerintah dalam pengalokasian dananya juga perlu membedakan antara golongan mampu dan golongan yang tidak mampu. Golongan yang mampu umumnya rela mengeluarkan biaya yang tinggi demi pendidikan anaknya apakah dengan memilih sekolah elit yang berbiaya mahal ataupun dengan menambah jam belajar anaknya di luar jam sekolah melalui privat atau yang lain.



E. Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Sekolah

Implementasi “Sekolah Gratis” di Kabupaten/ kota suka tidak suka, mau tidak mau memang harus dilaksanakan, karena merupakan amanat konstitusi dari UUD 1945 Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 amandemen keempat , Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya. Penerapan sekolah gratis di Kabupaten/ kota memungkinkan untuk diterapkan apabila ada regulasi, siap pendanaannya, konsep dan mekanismenya jelas, adanya komitmen pemangku kepentingan pendidikan, perubahan mindset pengelola satuan pendidikan.

F. Analisis Terhadap Kebijakan Pendidikan Gratis


1. Analisis Nama Program (pendidikan gratis)
Program pendidikan gratis yang diterapkan oleh pemerintah seakan membawa angin segar buat kalangan masyarakat yang kurang mampu, mereka berharap dengan program ini kelak semua anak-anak mereka bisa mengenyam pendidikan karena semua pembiayaan sudah ditanggung oleh pemerintah. Tapi kenyataannya adalah masih adanya pungutan-pungutan terhadap anak-anak murid di sekolah. Sehingga pemerintah terkesan membohongi masyarakat dan terkadang program pendidikan gratis menjadi bahan obralan segelintir orang yang sedang mencari jabatan di pemerintahan.

Program pendidikan gratis tanpa diikuti sistem yang jelas bisa berdampak orang tua melepaskan tanggungjawab mereka atas pendidikan anaknya. Hal ini karena terkesan bahwa pendidikan gratis berarti biaya pendidikan dasar mutlak di bebankan kepada pemerintah dan pemerintah daerah saja sementara orang tua murid tidak lagi dimintai pungutan apapun. 

Padahal UU juga masih menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya kesan tersebut maka sekolah akan sulit mengembangkan dirinya karena dana yang disubsidi pemerintah juga terbatas. Bagaimanapun untuk pengembangan mutu pendidikan di sekolah pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Tentu kerjasama yang dilandasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itu maka penulis menilai program pendidikan gratis sebaiknya dirubah namanya menjadi program “pendidikan untuk semua”. Dengan demikian bisa menghilangkan kesan hilangnya tanggung jawab masyarakat dan tetap membuka peluang kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta tujuan utama akan tercapai yaitu pemerataan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Analisis terhadap landasan kebijakan pendidikan gratis :

Adanya kontradiksi
Sekilas kalau kita baca pernyataan yang tertuang dalam undang-undang no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional maka akan kita dapati sesuatu yang kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Diantara ayat-ayat yang kontradiksi tersebut adalah :
a) Pasal 11 : ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
b) Pasal 34 : ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Dua ayat di atas (pasal 11 dan 34) menunjukkan bahwa yang wajib menyediakan seluruh fasilitas penyelenggaraan pendidikan dasar adalah pemerintah dan pemerintah daerah, sementara ayat berikut ini berkata lain :

a) Pasal 6 : ayat (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

b) Pasal 7 : ayat (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Dua ayat di atas (pasal 6 dan 7) menunjukkan bahwa setiap warga negara terutama orang tua bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar.

Adanya kontradiksi beberapa ayat ini bisa menyebabkan penyalahgunaan anggaran pendidikan oleh oknum-oknum tertentu.

Adanya perbedaan ayat-ayat ini perlu diperjelas maksudnya agar tidak menimbulkan persepsi yang salah.

Terjadinya sebuah kontradiksi di dalam sebuah undang-undang yang dibuat oleh manusia merupakan bukti atas kebenaran Al-Qur’an, dimana telah disebutkan di dalamnya ayat yang mensinyalir akan terjadinya kontradiksi di dalam kitab buatan manusia. Ayat tersebut adalah :

فَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ اْلقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفاً كَثِيْرًا
“Mengapa mereka tidak menghayati kandungan Al-Qur’an...sungguh jika Al-Qur’an berasal dari selain Allah niscaya akan mereka dapati kontradiksi yang sangat banyak”.[6]

1) Adanya ketidakjelasan batasan biaya pendidikan yang gratis

Biaya pendidikan sangat besar, sehingga tidak memungkinkan untuk menggratiskan semuanya. Namun dengan adanya alokasi anggaran 20 % dari APBN sebenarnya sudah cukup membantu akan terselenggaranya pendidikan dasar yang gratis. Akan tetapi di dalam undang-undang tidak disebutkan dengan jelas batasan-batasan biaya yang digratiskan sehingga memungkinkan bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan sebuah tindakan yang bisa merugikan masyarakat berupa pungutan-pungutan yang pada akhirnya bisa menghalangi keberhasilan program pemerintah wajib belajar minimal 9 tahun.

Biaya pendidikan sebenarnya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu Biaya Pokok, Biaya Ekstra, dan Living Cost. Yang termasuk biaya pokok itu adalah:

1) Ongkos Registrasi,
2) Uang Pangkal,
3) Belanja Seragam,
4) Ongkos Herregistrasi,
5) SPP,
6) Ongkos Praktikum,
7) Ongkos Ujian Teori (dan Ongkos ujian Praktik),
8) Belanja Buku Pelajaran dan LKS,
9) Belanja Buku Tulis,
10) Belanja Alat-alat Tulis,
11) Ongkos Fotocopy,
12) Biaya Aktivitas Intrakurikuler,
13) Ongkos Transportasi,
14) Ongkos Wisuda,
15) Ongkos ambil ijazah, dan
16) Ongkos legalisir ijazah.

Adapun yang termasuk Biaya Ekstra itu antara lain:

1) Belanja Buku Pengayaan,
2) Ongkos Sewa Buku,
3) Ongkos Sewa Komputer,
4) Ongkos Internet,
5) Ongkos Komunikasi,
6) Ongkos Ekstra Transportasi,
7) Biaya ekstra Aktivitas Ekstra Kurikuler,
8) Ongkos Kursus/Les,
9) Ongkos Remidi,
10) Iuran Bhakti Sosial, dan
11) Sumbangan ke Komite Sekolah.

Sedangkan yang termasuk Living Cost adalah:

1) Ongkos Pondokan,
2) Biaya Makan/Minum/Jajan,
3) Biaya Rekreasi/Hiburan,
4) Ongkos Kesehatan,
5) Belanja Sandang,
6) Dan lain-lain.

Anggaran pendidikan yang 20% dari APBN semestinya dialokasikan minimal setengahnya untuk biaya pokok sedangkan setengahnya lagi dialokasikan untuk biaya yang lain. Karena kebutuhan pokok pendidikan inilah yang prioritas mesti dipenuhi.

3. Analisis Terhadap Dampak Positif Pendidikan Gratis

Adapun dampak yang mampu ditimbulkan dari sekolah gratis ini, diantaranya : 
  • Mampu memberikan peluang dan kesempatan bagi anak-anak yang kurang mampu untuk dapat mengenyam bangku pendidikan yang selama ini hanya ada dalam bayangan dan angan-angan mereka saja. 
  • Mampu meningkatkan mutu pendidikan kedepannya. 
  • Mampu mengurangi tingkat kebodohan, pengangguran, dan kemiskinan. 
  • Mampu menghasilkan SDM yang berkualitas. 
  • Mampu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu ikut mencerdaskan anak bangsa. 
4. Analisis Terhadap Dampak Negatif Pendidikan Gratis

Dengan program sekolah gratis rakyat yang masih awam akan berfikiran bahwa mereka hanya cukup dengan menyekolahkan anak-anak mereka sampai tingkat SD atau SMP saja. 

Biaya yang digratiskan hanyalah biaya administrasinya saja, sehingga menimbulkan peluang untuk terjadinya penyalahgunaan dari pihak-pihak sekolah yang tidak bertanggung jawab, misalnya mau tidak mau siswa dipaksa untuk membeli buku-buku pelajaran , LKS, dan biaya Bimbel yang akhirnya tetap tidak gratis juga. 

Menimbulkan sebagian Peserta didik berlaku seenaknya dalam hal belajar ataupun pembiayaan.
Apabila sekolah membutuhkan dana untuk keperluan pengadaan peralatan yang mendadak akan keteteran.

Penutup

Sebagai penutup bagi makalah yang sederhana ini maka kami sampaikan beberapa kesimpulan dan saran berikut ini, diantara kesimpulannya adalah :

1) UUD dan UU telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar yang tidak memungut biaya dari peserta didik.
2) Pendidikan gratis memiliki banyak dampak yang positif bagi masyarakat.
3) Pendidikan gratis yang bermutu bisa diperoleh dengan mengikutsertakan semua kalangan dalam hal pembiayaan terutama pemerintah dan masyarakat dari kalangan yang mampu.
4) Pendidikan gratis yang tidak memiliki konsep yang jelas berakibat timbulnya beberapa dampak negatif, seperti penyalahgunaan anggaran dan lain-lain.
5) Program pendidikan gratis lebih baik dirubah dengan dengan nama program pendidikan untuk semua.
6) UU belum menyebutkan batasan gratis dalam hal kebijakan pendidikan dasar.

Adapun saran yang diajukan adalah :

1) Bagi pihak sekolah :
Bagi pihak sekolah hendaknya selalu memberikan sosialisasi kepada wali murid dan seluruh siswa mengenai pelaksanaan kebijakan ini agar tidak terjadi anggapan-anggapan yang keliru.

2) Bagi pihak guru :
Hendaknya guru senantiasa memotivasi siswa agar lebih tekun dan giat belajar karena dengan adanya program ini mereka tidak lagi terbebani dengan beraneka macam biaya yang memberatkan mereka.

3) Bagi pihak pemerintah :
Agar pemerintah lebih cepat dalam menyusun anggaran sehingga pencairan dana bantuan tidak terlambat.


Daftar Pustaka


Al-Qur’an dan terjemah, Solo: PT Tiga Serangkai, 2007
Nata, Abudin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/makalah- seminar- nasional- pendidikan-gratis
www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/57/727.bpkp
www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf

Footnote
[1] Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), H.989
[2] Ibid, h.312
[3] Diakses dari http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/makalah-seminar-nasional-pendidikan-gratis/ pada 8 Juni 2013 jam 06.00 WIB
[4] Diakses dari www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf‎ pada 1 Juni 2013 jam 21.00 WIB
[5] Diakses dari www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/57/727.bpkp, pada 1 januari 2013 jam 21.30 WIB
[6] QS. An-Nisa : 82